REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta unsur pimpinan TNI dan Polri untuk segera menyelesaikan kasus bentrok yang terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Ahad (31/8). Agus mengatakan, selain menginvestigasi, pimpinan tertinggi kedua lembaga tersebut juga harus menindak anggotanya jika terbukti melanggar hukum.
"Ini harus diurus masalah hukum, yang melanggar hukum harus ditindak. Kami menyampaikan kejadian ini tidak boleh terulang kembali, baik Polri dan TNI harus sering koordinasi," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/8).
Berdasarkan informasi yang ia dapat, Agus mengatakan, permasalahan tersebut sudah diselesaikan di lapangan oleh pimpinan masing-masing. Meski begitu, ia meminta penyelesaian tidak hanya dilakukan pada pucuk pimpinan, tapi juga di jajaran bawah yang berkonflik.
"Kami mengimbau dan menyampaikan TNI dan Polri agar dilakukan koordinasi yang intensif, koordinasi bukan hanya pada pucuk pimpinan," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Sebelumnya, bentrokan berawal saat anggota polisi melakukan pengamanan motocross. Kesalahpahaman diduga terjadi saat polisi menegur anggota Batalyon 721. Keributan terjadi dan kemudian berhasil dilerai oleh Kapolres Polman Agoeng Adi Koerniawan yang disaksikan Pasi Ops Kodim 1402/ Polmas Kapten Inf Martani. Kedua belah pihak pun saling memaafkan.
Sekitar pukul 15.15 WITA terjadi penembakan terhadap Prada Yuliadi yang merupakan anggota Yonif 721/ Makassar. Peristiwa tersebut terjadi di Sirkuit Permanen Sport Center. Pelaku penembakan diduga dilakukan oleh anggota Polres Polman. Anggota kompi 721/ Makassar pun berusaha membalas dengan menyerang anggota polisi.
Akibat kericuhan tersebut, satu anggota TNI tewas yaitu Prada IL. Jenazah sudah dibawa ke kampung halamannya di Bone. Sementara korban luka dari anggota Polri yaitu Bripda AD dan AS dirawat di klinik Polres Polman. Keduanya mengalami luka di kepala dan mulut.
