REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Potensi pelanggaran memungkinkan terjadi pada penyelenggaraan Pilkada serentak Desember 2015 mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai perlu adanya pemetaan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dalam Pilkada. Bawaslu pun meluncurkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) pada Selasa (1/9).
Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan IKP ini sebagai upaya untuk mengidentifikasi sejumlah kerawanan dan potensi pelanggaran yang dapat berulang berdasarkan pengalaman Pilpres maupun Pileg tahun 2014 lalu.
"Ini sebagai alat bantu, tujuannya supaya jangan lepas kontrol daerah dengan pusat,' ujar Daniel usai melaunching secara resmi IKP di Hotel Santika, Jakarta
Daniel mengatakan terlepas dari keakuratan IKP tersebut, indeks ini sebagai bentuk acuan untuk daerah-daerah yang dinilai rawan agar bisa diantisipasi sejak awal. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran Pilkada bisa dicegah dan tidak menimbulkan gesekan konflik lebih luas.
"Benar atau tidaknya ya di lapangan, ini alat bantu, memastikan daerah-daerah ini tidak lepas kontrol dan tidak lepas supervisi dari pusat," ujarnya.
Adapun indikator yang digunakan dalam menilai Indeks Kerawanan Pilkada ini terdiri dari lima aspek yang dinilai paling potensial memunculkan kerawanan pelanggaran Pilkada. Kelima aspek tersebut yakni profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan kondisi keamanan.
Diketahui, Pilkada serentak kali ini sesuai ketentuannya akan diikuti oleh 269 daerah. Namun, bergeser hingga tahapan saat ini yakni tahapan kampanye, terdapat tiga daerah yang dipastikan telah ditunda Pilkadanya ke 2017, sehingga tersisa daerah peserta Pilkada 266 daerah.
