Rabu 02 Sep 2015 18:11 WIB
PAN Gabung Pemerintah

JK Sebut PAN Dapat Perkuat Posisi Pemerintahan Saat ini

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bayu Hermawan
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan resmi bergabung dengan kelompok partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menanggapi positif bergabungnya PAN dengan pemerintah.

"Kita berterima kasih karena kalau secara angka artinya partai pemerintah sudah 52 persen. Walaupun sebenarnya sudah cair sekarang," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/9).

Ia mengatakan, dengan bergabungnya PAN dapat memperkuat posisi pemerintahan saat ini. Kendati demikian, Kalla menegaskan saat ini sudah tidak ada partai koalisi setelah kampanye Pilpres berakhir.

"Sebenarnya secara keseluruhan, partai-partai kan, tidak ada lagi partai oposisi atau apa. Semuanya sudah cair," ujarnya.

Sebelumnya, PAN beralasan bergabung dalam partai politik pendukung pemerintahan karena ingin mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Pernyataan itu keluar setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Eddy Soeparno bertemu dengan Presiden Joko Widodo dengan difasilitasi oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto untuk bertemu Presiden Jokowi.

Intinya kata dia ada kesamaan pandang antara PAN dengan kelompok partai pendukung pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi global.

"Kesamaan pandang kita adalah perlu ada ketahanan nasional yang didukung seluruh komponen bangsa agar kita dapat mempertahankan kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa Indonesia," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bersilaturahim dengan Presiden untuk satu maksud dan tujuan yang jelas.

"Kami sepakat bulat menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah menyukseskan seluruh program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara seluruh Indonesia, kepentingan NKRI," katanya.

Ia menegaskan jajaran partai telah menyepakati hal tersebut secara solid. Zulkifli mengaku belum mengomunikasikan keputusan tersebut dengan Koalisi Merah Putih (KMP) karena menurut dia sudah tidak tepat lagi membicarakan soal KIH atau KMP di tengah situasi perekonomian global yang melambat.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement