REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemarin mengatakan, masuknya PAN ke koalisi pemerintah untuk meredakan kegaduhan politik. Hal itu selanjutnya diharapkannya berefek positif bagi pemulihan perekonomian Indonesia.

Menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Zulkifli Hasan telah salah kaprah. Sebab, lanjut dia, kegaduhan politik belakangan ini lebih disebabkan oleh pemerintah sendiri, alih-alih dinamika partai politik di parlemen. Sehingga, hengkangnya PAN dari koalisi oposisi tak akan berdampak signifikan.

“Kegaduhan itu diciptakan oleh pemerintah sendiri,” tegas Ichsanuddin Noorsy saat dihubungi, Kamis (3/9).

Langkah pemerintah kerap menimbulkan iklim ketidakpastian utamanya bagi kalangan investor. Misalnya, sebut Noorsy, perihal Presiden yang menyatakan tidak membaca teks perpres yang telah ditandatanganinya sendiri. Kemudian, kecenderungan intervensi pemerintah atas dinamika di PPP dan Partai Golkar. Imbasnya, fluktuasi harga barang-barang kebutuhan pokok seakan terabaikan.

“Artinya, sebenarnya pemerintah tidak sedang percaya diri dalam me-manage pemerintahan,” ujar dia.

Maka dari itu, lanjut Noorsy, kuat dugaan bahwa bergabungnya PAN lebih sebagai dukungan kepada Presiden Joko Widodo, bukan kepada koalisi partai berkuasa. Noorsy memandang, kini antara KIH dan pemerintah tampak jarak.

Misalnya, PDIP menyatakan ketidaksetujuan pada sejumlah poin di dalam RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah. Apalagi, sejumlah tudingan dari Senayan oleh politisi PDIP bahwa Presiden jangan hanya retorika Trisakti dan Nawacita.

“Jadi bergabungnya PAN ke Joko Widodo, bukan ke KIH ya, itu menunjukkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri Presiden me-manage politik pemerintahan,” tutup dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika