REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS --  Terkait penolakan terhadap imigran Muslim, Presiden Uni Eropa Donald Tusk berkomentar. Ia memperingatkan perpecahan antara negara anggota Uni Eropa mempersulit upaya memecahkan krisis pengungsi.

"Ada perpecahan, antara timur dan barat Uni Eropa. Beberapa negara anggota berpikir memiliki gelombang imigrasi, dilambangkan dengan pagar (perbatasan) Hungaria," katanya.

Sementara Eropa dihadapkan pada gelombang pengungsi yang terus meningkat, pertanyaan muncul mengenai mengapai para pengungsi tak mencoba mencapai negara-negara Teluk Arab? Padahal dari sisi akses, mencapai negara Teluk dinilai jauh lebih mudah.

Dilansir laman BBC News, secara resmi warga Suriah memang dapat mengajukan permohonan untuk visa turis atau izin kerja untuk memasuki negara Teluk. Namun, proses tersebut sangat mahal. Selain itu ada batasan tak tertulis oleh negara Teluk yang membuat warga Suriah sulit mendapatkan visa dalam praktiknya.

Tanpa visa, warga Suriah tak diperbolehkan memasuki negara-negara Teluk kecuali Aljazair, Mauritania, Sudan dan Yaman. Sementara kondisi politik di Sudan dan Yaman pun tidak stabil.

Hal ini mengundang komentar dari Komandan Tentara Pembebasan Suriah Riyad al-Asaad. Al-Asaad menyinggung dana bantuan yang dikucurkan negara Teluk untuk pasukannya.

"Oh negara Dewan Kerjasama Teluk, mereka adalah orang-orang yang tak bersalah dan aku bersumpah mereka lebih layak menerima miliaran bantuan dan sumbangan," ungkap al-Asaad di akun Twitter miliknya.

PBB mengatakan, konflik brutal di Suriah memang menjadi pemicu krisis kemanusiaan terbesar di zaman ini. PBB memperkirakan sekitar250 ribu orang tewas dan lebih dari satu juta terluka sejak konflik Suriah pecah pada Maret 2011.

Setengah dari jumlah penduduk sebelum perang di Suriah, yakni 23 juta telah mengungsi. Laporan terakhir PBB pada Kamis (3/9), menyatakan lebih dari 2.000 pengungsi Suriah tenggelam saat mencoba mencapai Eropa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika