REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat memandang bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintahan merupakan hak politik partai pimpinan Zulkifli Hasan tersebut.

"Jika PAN memutuskan bergabung dengan pemerintah, itu merupakan hak politik mereka. Namun, karena PAN didukung oleh Koalisi Merah Putih, sudah sepatutnya mereka berdiskusi dulu sebelum mengambil langkah-langkah," ujar Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Ahad (6/9).

Menurut Sjarifuddin, yang akrab disapa Syarief Hasan, akan ada konsekuensi dari kebijakan PAN tersebut. Namun, itu akan dinilai oleh masyarakat. "Apa konsekuensinya? Rakyat yang akan menilai," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah periode 2009-2014 ini.

Sebelumnya pada Rabu (2/9), PAN menyatakan resmi bergabung dengan kelompok partai pendukung pemerintah setelah difasilitasi oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto untuk bertemu Presiden Jokowi.

Hal itu ditandai dengan datangnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Eddy Soeparno dengan difasilitasi oleh Wiranto menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.

"Kami sepakat bulat menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah menyukseskan seluruh program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara seluruh Indonesia, kepentingan NKRI," kata Zulkifli Hasan.

Tetapi dalam keterangannya kepada presidium Koalisi Merah Putih pada sebuah pertemuan, Zulkifli menjelaskan bahwa PAN tidak pernah menyatakan keluar dari KMP atau masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Zulkifli menjelaskan PAN hanya menyatakan bergabung dengan pemerintah.

"PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah, jadi tidak ada pernyataan kami keluar KMP atau masuk KIH. KMP-KIH sudah tidak relevan lagi," ujarnya.