REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) meminta pimpinan dan rombongan DPR yang berangkat ke Amerika Serikat, memberikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal tersebut sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
Sekretaris jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Asnggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengatakan kunjungan kerja DPR ke AS dalam rangka The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) sebenarnya hanya satu hari saja.
"Tapi kok ini sampai 12 hari," ucapnya kepada Republika.co.id, Selasa (8/9).
Menurutnya, memang agenda tersebut sudah transparan sejak jauh-jauh hari ke internal DPR sendiri. Tapi, Yenny mengatakan tidak ada bentuk rekomendasi ataupun amanah untuk membicarakan soal perekonomian dan penarikan investor.
"Apalagi dengan calon Presiden AS Donald Trump," ujarnya.
Dia berujar tugas fungsi yang melekat di DPR ada tiga yaitu legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan. Harus dilihat, kunjungan sebagian anggota DPR ke AS menggunakan dana fungsi yang mana, apakah budgeting, legislasi, atau pengawasan.
"Kalau seandainya menggunakan fungsi budgeting, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah mereka bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam pembahasan APBN terutama soal perekonomian dan investasi di Indonesia," jelasnya.
Yenny pun mempertanyakan apakah kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam konferensi pers Trump atas nama pribadi atau mewakili partai masing-masing. Apabila mewakili partai, maka harus diingatkan mengenai garis kepartaian tersebut.
"Misalnya Gerindra (partai Fadli) yang selama ini mengagung-agungkan sektor riil, akan menimbulkan pertanyaan lanjutan tentang pertemuannya dengan Trump karena dia adalah investor kelas atas," katanya lagi.
Kalaupun petemuan tersebut menjadi visi dan misi personal, tetap harus ditelusuri. Pasalnya kepergian tersebut menggunakan fasilitas negara sehingga kalau tidak mendatangkan manfaat akhirnya akan merugikan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika