REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyerapan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dinilai masih sangat rendah. Terutama dalam penyerapan pembelian tanah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga adanya kecurangan yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Pasalnya anggaran sangat minim terserap karena terlalu lamanya proses negosiasi tanah.

"Makanya saya tuduh ini ada komisi di kalian yang membuat tidak mau beli tanah. Anggaran pembelian tanah sangat kecil," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (28/9).

Ahok, sapaan akrabnya, mengungkapkan anggaran yang tersedia untuk pembelian tanah sebesar Rp 2,4 triliun. Namun hingga saat ini baru terpakai Rp 200 miliar. Ia menduga ada proses negosiasi yang berujung pada kecurangan.

Untuk itu, dirinya mengancam akan menstafkan pejabat dinas pertamanan jika tidak mencapai target. Ia membataskan waktu kesepakatan hingga Desember tahun. Jika tidak juga maka bersiap pejabat bidang pengadaan tanah akan distafkan.

Ia juga menilai dinas pertamanan banyak alasan. Padahal SK gubernur soal pengadaan lahan sudah resmi dikeluarkan. Ini bisa menjadi dasar proyek yang dijalankan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika