REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -– Setiap pelaksanaan pesta demokrasi, kalangan pendidik kerap menjadi korban kepentingan sesaat para calon pemimpin. Setiap pelaksanaan pilkada di daerah, seringkali ada anggota PGRI yang ikut aktif dalam menyukseskan satu pasangan calon sehingga menjadi korban dari peraturan pemerintah yang melarang PNS berpolitik.

''Hal itu sudah sering terjadi. Kalau tidak pimpinan PGRI, unsur pimpinan atau pengurus, maka ada anggotanya yang menjadi korbannya,'' kata Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Tulus Wibowo, dalam Konferensi Kerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Masa Bhakti XXI periode 2014-2019 Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga di aula PGRI Purbalingga, akhir pekan ini.

Terkait hal itu, menjelang pelaksanaan pilkada serentak di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah termasuk di Purbalingga, Tulus meminta para pengurus dan anggota PGRI di 21 kabupaten/kota tersebut, bisa menjaga iklim polkitik yang sejuk di daerahnya masing-masing. ''Pengurus atau anggota PGRI jangan sampai ikut membuat gerakan-gerakan mensukseskan satu satu pasangan calon. Hal itu pasti akan memancing kepada pihak tetentu untuk melawan gerakan tersebut,'' tuturnya.

Tulus mengingatkan, PGRI merupakan organisasi non politik praktis, meski pun setiap anggotanya tetap memiliki hak pilih. ''Dengan memiliki hak pilih itulah, anggota PGRI diharapkan dapat memilih pemimpin yang mempunyai kompetensi untuk membangun daerah,'' jelasnya.

Untuk itu, PGRI jangan sampai tergiur dengan satu iming-iming yang tidak menentu dari salah satu pasangan calon, karena akan merugikan  diri sendiri. ''Tidak usah geradak-geruduk atau  kesana-kemari mendukung salah satu pasangan calon. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming yang tidak menentu, karena hal itu justru akan merugikan diri sendiri,'' ujarnya.

Terkait pelaksanaan pilkada ini, Pejabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo meminta agar kalangan pendidik di Kabupaten Purbalingga menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pilkada Purbalingga, Desember 2015 mendatang. Dia berharap saat pencoblosan nanti, para guru ikut hadir di TPS dan memilih pemimpin yang dianggap memadai dan bisa menampung harapan masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika