REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Pasangan calon (paslon) Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) khawatir adanya celah kecurangan dalam pengadaan surat suara. Para paslon meminta KPU Kota Tangsel transparan selama proses pengadaan surat suara dan perbaikan daftar pemilih tetap (DPT).
Aggota tim sukses pasangan Arsid-Elvier Ariadiannie, Drajad Sumarsono, mengungkapkan celah kecurangan bisa dilakukan lewat jumlah DPT saat ini yang ditambah 2,5 persen.
"Sebab, berdasarkan penelusuran tim kami DPT Kota Tangsel tidak mencapai 913.437 pemilih. Jumlah DPS ganda dan tak sempurna temuan kami sebesar 91.915 pemilih, ditambah DPS ganda temuan Panwaslu sebanyak 9.113 pemilih dan temuan tim paslon nomor urut satu. Jika dikurangkan dengan DPS terakhir sebesar 914.089 orang, hasil DPT hanya sekitar 750.000 pemilih saja," papar Drajad ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Senin (12/10).
Dia melanjutkan, dengan adanya tambahan 2,5 persen surat suara cadangan, jumlah surat suara yang tersisa bisa mencapai lebih dari 180.000 lembar. Jumlah yang dinilainya besar ini diprediksi berpeluang dimanfaatkan berbagai pihak.
"Ada kesempatan untuk dimanfaatkan paslon manapun atau pihak lain. Maka sebaiknya penetapan DPT dikaji lagi, pengadaan surat suara juga mesti dikawal ketat," tegasnya.
Pihaknya telah menyiapkan tim untuk mengawasi pengadaan surat suara dan logistik lain. Poin-poin pengawasan antara lain menyangkut proses pengadaan, ragam logistik dan jumlah keseluruhan logistik.
Sekretaris tim pemenangan Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra, Djoko Prasetyo, juga mengungkapkan kekhawatiran serupa. Berdasarkan pencermatan DPT yang dilakukan pihaknya, hingga saat ini masih banyak data pemilih ganda. Namun, pihaknya belum merangkum seluruh DPT ganda yang ditemukan.
"Ada kekhawatiran dari kami tentag pemanfaatan ratusan ribu surat suara nantinya. Seperti Pilkada sebelumnya yang memanfaatkan surat suara secara sistematis, kami pun menilai ada peluang hal serupa bisa terjadi kali ini," terangnya.
Selain itu, Djoko mengingatkan bahwa proses tender pengadaan surat suara harus dipaparkan secara transparan. Keberadaan dan kapabilitas perusaahan pemegang tender surat suara perlu disampaikan kepada masyarakat Tangsel dan para tim paslon.
Koordinator Pokja Distribusi Logistik Pilkada KPU Kota Tangsel, Sam'ani, menyatakan pihaknya akan melakukan tiga kali proses supervisi dalam pengadaan surat suara. Pertama, memastikan status tender sebelum pencetakan surat suara. Kedua, selama proses pencetakan dan terakhir ketika distribusi surat suara.
"Pengadaan surat suara ini yang memang kami perhatikan benar prosesnya. Jangan sampai terlambat atau terhambat, sebab bagian penting logistik Pilkada," tutur dia, Senin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika