REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menilai, posisi Jokowi sebagai seorang pemimpin belum sepenuhnya independen dalam satu tahun pertama kepemimpinannya. Hal itu membuat kinerjanya masih belum dirasakan maksimal oleh masyarakat.

Berdasarakan survei yang dilaksanakan oleh Indo Barometer di 34 Provinsi, ada enam permasalahan penting paling penting di Indonesia, dimana permasalahan tersebut didominasi oleh isu perekonomian. Permasalah perekonomian secara umum sebesar 37,2 persen.

Sulitnya lapangan pekerjaan 13,3 persen. Harga kebutuhan pokok mahal 12,3 persen. Meningkatnya korupsi 12,3 persen. Kemiskinan 3,7 persen. Kesejahteraan masyarakat 2,9 persen.

Bahkan, mayoritas publik menilai masalah kesejahteraan masyarakat buruk, yaitu sebesar 65,6 persen. Selain itu, kondisi politik, hukum dan pemberantasan korupsi tergolong rendah, yaitu dibawah 50 persen.

Menurut Qodari, Jokowi sudah menunjukan perbedaan dengan presiden sebelumnya. Salah satunya dengan mencabut subsidi BBM. Persoalannya adalah apakah keputusan yang radikal oleh Jokowi bisa membuat perubahan yang lebih baik, meski ongkosnya besar.

''Presiden belum cukup otonom sebagai seorang pejabat. Terutama diawal-awal kepemimpinannya. Masih setengah presiden,'' kata Qodari, dalam sebuah diskusi di Bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (17/10).

Menurut dia, tangan presiden ada dua, yaitu parlemen dan kabinet. Sementara, kabinet yang dibentuk Jokowi separuhnya bukan pilihan Jokowi, maka Qodari menyebutnya sebagai seperempat presiden.

Selain itu, Jokowi juga bukan ketua umum partai. Sehingga, DPR merasa tidak perlu melaporkan perkembangan isu yang ada kepada Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika