REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bernardino Leon menyatakan, upaya untuk meraih kesepakatan politik mengakhiri ketidakamanan di Libya terus dilakukan meskipun beberapa pihak telah menolak usulannya.
"Proses ini berlangsung. Tidak ada kesempatan bagi kelompok-kelompok kecil atau pribadi untuk membajak proses ini," " katanya dalam konferensi pers di Tunis, Rabu (21/10) seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Rabu.
Ia menambahkan bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan dalam beberapa hari mendatang. Ia mengklaim, solusi politik adalah satu-satunya alternatif yang nyata. Apalagi, kata dia, mayoritas warga Libya menginginkan solusi politik.
‘’Sedangkan pihak yang telah menolak proposal tidak memiliki alternatif lain,’’ ujarnya.
Libya telah memiliki dua pemerintahan sejak Agustus 2014, ketika sebuah aliansi milisi yang mencakup gerakan Islam menyerbu ibu kota. Pemerintah yang diakui secara internasional terpaksa berlindung di Tobruk sebelah timur. Setelah hampir satu tahun negosiasi yang sulit, Leon pada tanggal 9 Oktober mengajukan proposal untuk pemerintah membagi kekuasaan, namun kedua belah pihak telah menolak keras.
Dewan Keamanan PBB telah mengancam akan menjatuhkan sanksi pada mereka yang menghalangi kesepakatan damai atau melemahkan setiap transisi politik di Libya yang telah kacau sejak revolusi 2011.
Ikuti Whatsapp Channel Republika