REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo didesak untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pemerintah pun diminta untuk menunjuk sosok yang lebih kredibel dan independen sebagai penggantinya.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, sosok pengganti HM Prasetyo nantinya haruslah orang yang tak terikat pada partai serta berpihak pada penegakan hukum. "Tidak boleh orang partai, harus orang yang berpihak terhadap penegakan hukum, punya pengalaman di berbagai bidang isu-isu yang cukup krusial, isu pemberantasan korupsi, isu penegakan hukum dan HAM," kata Haris di Jakarta, Ahad (25/10).

Selain itu, ia juga mengatakan perlunya menilai kemampuan calon jaksa agung dengan melihat kasus-kasus yang pernah ditanganinya. Lebih lanjut, dalam menyeleksi calon jaksa agung juga perlu melibatkan KPK dan PPATK. "Dan dari sisi cara saya pikir harus melibatkan publik," tambah dia.

Tiga lembaga masyarakat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai Prasetyo telah gagal dalam menjalankan perannya sebagai Jaksa Agung selama setahun ini.

Lalola Easter dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Prasetyo masuk dalam salah satu jajaran dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK yang perlu dievaluasi. Menurut Lola, sejak awal penunjukan Prasetyo sudah menuai banyak protes dari berbagai kalangan.

Sebab, salah satunya lantaran Prasetyo berasal dari politisi Partai Nasdem. Selain itu, penunjukan Jaksa Agung juga tak melibatkan KPK dan PPATK. Kondisi ini berbeda saat Jokowi-JK menyeleksi para menterinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika