REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika betul PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) siap membangun Bandara Halim Perdanakusuma, ada banyak hal akan muncul di belakangnya. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah akan dikemanakan skuadron-skuadron Angkatan Udara yang selama ini memang selalu siaga di bandara Halim Perdanakusuma. 

ATS yang merupakan anak Lion Group memenangi kasasi di Mahkamah Agung (MA) melawan Induk Koperasi TNI AU dan Angkasa Pura II. Putusuan tersebut memunculkan wacana jika Lion Air akan mengakusisi bandara Halim yang sebetulnya bagian dari pertahanan negara. (Baca Juga : Lion Air akan Akuisisi Bandara Halim?)

Pengamat Penerbangan Chappy Hakim menegaskan, Mahkamah Agung (MA) atau pengadilan tak boleh memutuskan penggunaan Bandara Halim Perdanakusuma. "Hanya pemerintah yang berhak memutuskan penggunaan Bandara Halim sebab Bandara Halim bagian dari sistem pertahanan negara," katanya, Kamis, (29/10).

Hal yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan apakah Lion Air bisa memakai Bandara Halim adalah banyaknya skudron-skuadron TNI AU yang ada di sana. "Skuadron-skuadron ini mau dikemanakan?," ujarnya.

Chappy mengatakan, pemerintah harus memikirkan nasib skuadron-skuadron tersebut. "Pemerintah sebenarnya masih butuh Angkatan Udara tidak?" ujarnya.

Chappy juga mempertanyakan, apakah pemerintah nantinya akan membuat bandara baru seperti Halim untuk menempatkan skuadron-skuadron tersebut. 

Dia mengatakan, nasib Bandara Halim kini tergantung pada keputusan pemerintah. Karena menurutnya, pengadilan atau siapapun tak berhak memutuskan penggunaan Bandara Halim. "Bandara Halim itu nasibnya ada di tangan pemerintah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika