REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD DKI mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pansus tersebut datang untuk menyerahkan laporan hasil audit anggaran DKI tahun 2014 kepada KPK.

Anggota Pansus yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan, penyerahan hasil audit itu dilakukan, sekaligus meminta KPK menelusuri tindak pidana korupsi dalam anggaran Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

"Dalam sejumlah kegiatan ada yang diduga menyebabkan kerugian negara," kata Lulung di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/10).

Lulung mengatakan, ada enam kegiatan yang disorot pansus dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp 484 miliar. Termasuk, Rumah Sakit Sumber Waras dengan dugaan kerugian negara Rp 191 miliar yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Nanti, dugaan itu yang akan diberikan kepada KPK karena itu ranahnya hukum, yaitu penyelidikan dan penyidikan," ujar politikus PPP tersebut.

Pihaknya kini juga tengah menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah itu, lanjut Lulung baru melakukan permohonan untuk melakukan penegakan hukum. "Kita masih tunggu BPK, sekaligus mengajukan permohonan untuk penegakan hukum," kata Lulung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika