REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda berharap Presiden Joko Widodo lebih selektif dalam menentukan nama-nama yang akan dipilihnya untuk menjadi menteri, jika reshuffle kabinet jilid 2 jadi dilaksanakan.

Hanta juga meminta jangan ada Parpol yang mendikte presiden dalam memilih calon-calon menteri, karena hal itu sepenuhnya adalah hak preogratif presiden.

"Jangan sampai ketua umum mengirim lima nama misalnya, tidak bisa di luar nama itu. Kasihan sekali presiden kalau dipaksa-paksa orang ini jadi menteri A, menteri B, padahal bukan bidangnya," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11).

Pria 35 tahun tersebut melanjutkan, harusnya presiden bisa memilih sendiri orang-orang terbaik di dalam partai untuk dijadikan menterinya.

Sebab menurutnya, presiden pasti mempunyai alat ukur untuk memilih orang-orang terbaik yang mempunyai  kinerja dan loyalitas yang baik.

"Harusnya presiden mencari yang terbaik di Gerindra misalnya, atau di PDI P yang terbaik di sana, begitu pun di PKB juga yang terbaik," ujarnya.

Hanta melanjutkan, wajar saja jika masyarakat mengharapkan Jokowi kembali mereshuffle kabinet kerjanya. Terlebih, presiden mempunyai wewenang untuk mengganti menterinya kapan saja, selama dinilai kurang bisa menjalankan perannya secara maksimal.

"Para menteri itu kan 'pembantu' presiden. Kapan pun mau mengganti ya itu hak presiden," katanya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika