REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menegaskan tidak tertarik untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil munas Bali, Fadel Muhammad mengatakan, partainya memang mendukung pemerintahan, tapi posisi Golkar akan tetap di luar pemerintahan.

Meskipun mendukung pemerintahan Jokowi, Golkar akan tetap bersikap kritis pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. "Golkar tidak usah masuk ke kebinet dulu, kita bikin kajian tetap bantu pemerintah, tapi kita tidak usah di kabinet, biar yang lain saja," katanya di kantor DPP Golkar Slipi, Senin (9/11).

Menurut Ketua Komisi XI ini, perombakan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Seharusnya memang ada evaluasi untuk setiap menteri yang menjadi pembantu Jokowi. Hal inilah yang menjadi dasar dari dilakukannya reshufle kabinet.

Namun, Fadel menegaskan, kalaupun ada tawaran dari Jokowi agar Golkar masuk kabinet, partai berlambang pohon beringin ini akan menolaknya dan tetap berada di luar pemerintahan.

Golkar akan membantu pemerintah dari luar. Yaitu memastikan pembangunan berjalan dengan semestinya serta untuk kepentingan rakyat. Golkar enggan membeberkan nama-nama yang layak untuk dilakukan evaluasi dan diganti dalam reshufle jilid II nanti.

Fadel menegaskan, hasil evaluasi pasti sudah ada di tangan Presiden Jokowi. Fadel juga mengatakan, sampai saat ini memang tidak ada tawaran posisi untuk Golkar masuk ke kabinet dari Jokowi.

"Saya tidak tahu, tapi menurut Pak Aburizal tidak ada," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika