REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR akan memanggil Kementerian Luar Negeri untuk meminta penjelasan perihal kabar penggunaan jasa broker dalam kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Amerika Serikat. Hal ini penting dilakukan agar hal tersebut tidak simpang siur dan berlarut-larut.

"InsyaAllah nanti setelah memasuki masa sidang, Komisi I akan adakan rapat kerja dengan Kemenlu. Isu itu akan kami tanyakan," ujar anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Andika Pandu Puragabaya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (10/11). 

Komisi I akan meminta klarifikasi pada Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengenai benar atau tidaknya kabar tersebut. "Kalau ternyata benar alasannya apa, dan seandainya tidak benar kenyataannya seperti apa," kata dia. Hingga kini Komisi I, khususnya Andika, belum mendapat penjelasan dari Kemenlu mengingat mereka sedang menjalani reses. Komisi I baru akan memasuki masa sidang lagi pada 15 November.

Pemerintah, kata dia, harusnya mampu menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang strategis dengan cara memperhatikan betuk segala tindakan-tindakan di dunia internasional. Langkah-langkah yang diambil pemerintah hendaknya cermat dan strategis sehingga akan menentukan posisi bangsa ke depannya. 

Mengingat jumlah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDM) Indonesia yang melimpah, lanjutnya, rasanya bukan hal sulit untuk memosisikan Indonesia di ranah yang menguntungkan. Tak bisa ditampik, dua hal tersebut membuat negara-negara lain membutuhkan Indonesia, termasuk negara adidaya seperti AS.

baca juga: Pemerintah takkan Tempuh Jalur Hukum di Kasus Broker Kunjungan Jokowi ke AS

Ikuti Whatsapp Channel Republika