REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Poros Muda Partai Golkar meminta pimpinan dua kubu Partai Golkar terbuka dengan masukan seluruh stakeholder di internal Golkar. Termasuk dengan masukan opsi-opsi penyelesaian konflik internal Golkar. Termasuk menggelar musyawarah nasional (munas), penggabungan kepengurusan secara permanen, dan penggabungan transisional.

Tokoh muda Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sudah ada beberapa opsi penyelesaian konflik internal Golkar yang didapat poros muda Golkar dari senior-senior partai berlambang pohon beringin ini.

Opsi-opsi ini harus dipikirkan oleh dua kubu kepengurusan untuk secepatnya menyelesaikan konflik internal. Sebab, dampak dari konflik berkepanjangan di partai Golkar ini adalah untuk kader mudanya. “Kami berharap pada orang tua kami, Pak Ical dan Pak Agung untuk membuka diri dan dengarkan semua stakeholder partai,” kata Doli di Jakarta, Selasa (10/11).

Doli menambahkan, dari opsi-opsi yang sudah ada, pimpinan di dua kubu dapat menkaji lebih lanjut untuk menemukan solusi yang pas. Yang pasti, penyelesaian konflik internal Golkar perlu diberi batasan waktu. Sebab, banyak agenda politik yang sudah menunggu partisipasi Golkar.

Salah satu yang sangat mungkin dilakukan adalah adanya kepengurusan yang sifatnya transisional. Kepengurusan ini yang akan membahas perlu tidaknya melaksanakan munas sebelum tahun 2019.

Selain untuk menjemput agenda politik, batasan waktu diperlukan karena akhir tahun ini legalitas kepengurusan Partai Golkar akan hilang setelah Surat Keputusan (SK) pengesahan hasil munas Riau berakhir. Kondisi ini sangat berbahaya untuk partai sebesar Golkar.

Menurut Doli, kepengurusan transisional harus segera menyelesaikan persoalan sebelum masa berlaku SK hasil munas Riau berakhir. “Bahasa saya, harus punya deadline, lebih cepat lebih bagus,” kata Doli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika