REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sinyal adanya pergantian menteri (reshuffle) yang mendapat rapor merah ramai dibahas publik. Media pun dihiasi sejumlah pemberitaan yang mengesankan adanya gebrakan dari menteri yang berpotensi dicopot.
"Reshuffle digelar harus berdasarkan kinerja menteri bukan pertimbangan kalkulasi politik. Sudah terlambat bagi yang sudah kadung dianggap jelek lalu melakukan akrobat politik pencitraan melalui media," ujar pengamat politik Masnur Marzuki kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11).
Dia menyatakan, bagi menteri yang namanya banyak diperbincangkan akan diganti, upaya pencitraan justru berpotensi menghancurkan kabinet di mata publik. "Jangan-jangan itu justru sengaja dilakukan demi menjaga kursi agar tetap aman dengan lakukan tindakan ofensif yang ujungnya seperti memukul air di dulang," sentil dia.
Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Sukur Nababan mengharapkan, pergantian kabinet sebaiknya berbasis kinerja dan melihat keseimbangan politik. "Menteri pengganti jangan yang memberi masalah ke Presiden. Seperti sekarang, menteri di ekonomi kan bermasalah khususnya soal Penyertaan Modal Negara (PMN)," ujarnya.