REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud mengatakan Muhammad Jusuf Kalla atau akrab disapa JK yang juga Wakil Presiden RI merupakan promotor perdamaian Aceh.
"Di mata saya, Pak JK adalah promotor utama perdamaian Aceh. Bapak adalah Bapak Perdamaian Aceh untuk dunia," kata Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud di Banda Aceh, Ahad (15/11).
(Baca juga: JK: Perdamaian Aceh tak Berarti Jika Masyarakat tak Sejahtera)
Pernyataan tersebut dikemukakan Malik Mahmud pada puncak peringatan 10 Tahun MoU Helsinki dan Perdamaian Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh.
Puncak peringatan 10 Tahun MoU Helsinki dan Perdamaian Aceh turut dihadiri Wakil Presiden RI M Yusuf Kalla, sejumlah menteri kabinet, dan anggota DPR dan DPD RI asal Aceh. Selain itu juga dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, para pejuang perdamaian Aceh, tokoh masyarakat, serta para pejabat Pemerintah Aceh, dan bupati/wali kota se Provinsi Aceh.
Malik Mahmud mengatakan, perdamaian Aceh sudah berlangsung 10 tahun. Perdamaian tersebut tidak terlepas dari peran serta JK yang saat itu menjabat Wakil Presiden RI.
"Bersama sahabat saya Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6, JK telah memberikan perhatian dan dukungan penuh untuk perdamaian Aceh sejak tahun 2000," kata Malik Mahmud.
Malik Mahmud juga menyebutkan apresiasi dan terima kasihnya kepada Uni Eropa, dan negara-negara ASEAN yang turut mengawal implementasi butir-butir nota kesepakatan damai atau dikenal MoU Helsinki.
Perdamaian Aceh, kata dia, juga tidak terlepas dari peran Hamid Awaluddin, Sofyan Djalil, beserta tim juru runding RI, serta Marty Ahtisari, mantan Presiden Finlandia beserta personel CMI yang telah memfasilitasi perundingan RI dan GAM.
Perundingan di Helsinki yang berlangsung lima putaran dalam waktu tujuh bulan berjalan cukup dinamis dan penuh ketegangan. Perdamaian yang sekarang dirasakan merupakan buah perundingan tersebut, kata dia.
Pada kesempatan itu, Malik Mahmud mengajak semua pihak mendukung dan mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi. Aceh yang secara konstitusional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dengan perdamaian ini, Aceh bisa membangun dan menggerakkan roda ekonomi Indonesia serta terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasiskan pada kesejahteraan rakyat," kata Mali Mahmud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika