REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan mengecek langsung kebenaran soal nenek yang diusir dari Rusun Muara Baru, Jakarta.

Sebab, secara logika pemda tak mungkin mengusir warga yang tinggal di rusun tersebut. "Kalau dia bayar lancar, lengkap, nggak mungkin diusir," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (17/11).

Ahok mengatakan rusun tersebut dibangun memang untuk membantu masyarakat supaya memiliki KTP dan rekening bank sesuai alamat rusun. Pengusiran itu, kata Ahok, kemungkinan lantaran rusun tersebut disewakan ke pihak ketiga.

"Ada kemungkinan dia nyewain ke orang. Yang diusir, itu pasti dalam razia dia tidak ada di lokasi," kata mantan politikus Partai Gerindra dan Golkar tersebut.

Jika nenek itu seorang penyewa, Ahok mengatakan, sudah pastu dia tidak berada di lokasi ketika razia oleh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Rusun. Sehingga, lanjutnya, unit yang dibayar nenek itu telah disewakan ke pihak ketiga.

Kemungkinan keterlibatan pihak ketiga, kata Ahok, jelas untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ahok memberi contoh, nenek itu membayar retribusi sekitar Rp 150 ribu setiap bulannya kepada Pemprov DKI. Namun, dia menyewakan unit ke pihak ketiga hingga Rp 2 juta tiap bulan.

"Jadi, ambil untung di situ. Makanya, begitu kami razia, ketemu yang tinggalnya orang model kos begitu ya kami usir," kata Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika