REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menjadi salah satu inisiator pendirian Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC). Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi mengatakan ada dua hal yang menjadi fokus. Dua hal tersebut yakni pembatasan produksi terkait tidak ditambahkannya lagi izin pembukaan lahan perkebunan sawit yang baru, serta mengendalikan pengaturan jumlah pasokan.

"Di sisi lain, kita juga mengatur agar ada cara baru untuk memanfaatkan supply dari minyak sawit agar diolah sampai ke produk turunannya secara mendalam," kata dia kepada Republika.co.id, Ahad (22/11).

Dengan penggunaan teknologi tinggi yang dikerjasamakan dengan sejumlah negara anggota, akan dapat dihasilkan produk turunan minyak sawit hingga keturunan ke lima atau tujuh. Diversifikasi produk minyak sawit, kata dia, sangat luas jika dieksplorasi. Pemanfaatan produk turunan tersebut nantinya bisa untuk membangun industri dengan nilai tambah yang semakin tinggi.

Pengelolaan pasokan akan dilakukan bersama sejumlah negara produsen minyak sawit lainnya. Ia berharap, komitmen pengelolaan dalam satu atap akan berguna mengurangi tekanan sawit di pasar global. Sekretariat CPOPC direncanakan berada di Jakarta.

Seperti diketahui, selain dilakukan penandatanganan perjanjian Piagam CPOPC, dilakukan pula deklarasi the Proposed Global Framework of Principles for Sustainable Palm Oil yang diberi nama e+POP, Sabtu (21/11). Deklarasi tersebut terdiri dari sembilan prinsip yang disusun dengan memperhatikan hukum dan ketentuan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika