REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengurus Muda Indonesia (Hipmi) menginginkan Presiden Joko Widodo segera mengambil alih kegaduhan terkait PT Freeport agar tidak berlarut-larut dan mengancam iklim investasi.
"Hipmi meminta agar kegaduhan masalah saham PT Freeport tidak berlarut-larut. Dikhawatirkan, kegaduhan ini akan makin liar dan mengancam iklim investasi yang mulai membaik," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Senin (23/11).
Untuk itu, ujar dia, Hipmi meminta agar Presiden Joko Widodo mengambil alih dan mengelola isu dan kegaduhan PT Freeport ini dengan baik. Apalagi, ia mengingatkan bahwa Indonesia lagi gencar-gencarnya mengundang investasi dari luar supaya ekonomi nasional bergerak lebih atraktif pada tahun mendatang.
Bahlil mendapat banyak pertanyaan dari investor akan masa depan investasi di Indonesia sejak munculnya kegaduhan soal saham PT Freeport.
"Ada banyak pertanyaan yang datang ke kami, iklimnya seperti apa. Kepastian hukum bagaimana," katanya.
Bahlil mengatakan, kredibilitas iklim investasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh penyelesaian secara hukum atas berbagai sengketa, pertikaian, atau pelanggaran etika korporasi. Sebab, lanjutnya, bila nuansa politik terlalu kental, maka investor enggan untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.
Pengusaha asal Papua itu juga mengatakan, saat ini terdapat banyak kontrak karya dengan investasi miliaran dollar Amerika Serikat yang tersebar di berbagai daerah.
"Sayangnya, kebijakan dan negosiasi pemerintah ini tidak dikelola dengan baik isunya yang sangat sensitif. Sehingga yang muncul kegaduhan," ucapnya.
Bahlil juga mengingatkan agar renegosiasi divestasi saham Freeport juga melibatkan peran investor dan pengusaha asal Papua karena ke depannya, PT Freeport diharapkan mampu mengakomodasi dan bermitra dengan pengusaha-pengusaha Papua.
"Agar orang Papua tidak lagi hanya sebagai penonton di kampungnya sendiri. Sementara pengusaha Jakarta dan pusat yang banyak meraih manfaat dari adanya Freeport," papar Ketum Hipmi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika