REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) untuk mengatasi serangan siber yang bisa berdampak luas.

Deputi VII Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Marsda TNI Agus Barnas mengatakan ancaman serangan siber mulai menjadi perhatian serius pemerintah. Alasannya, serangan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi itu bisa menimbulkan kerusuhan massal dan bencana dahsyat.

"Serangan siber di Indonesia memang tidak sehebat di negara lain. Serangan siber di Indonesia masih membidik situs milik pemerintah," ujar Marsda TNI Agus Barnas saat hadir dalam seminar Cyber War dan Sistem Pertahanan di kampus UMB, Senin (7/12).

Saat ini, lanjutnya, pemerintah telah menyusun sejumlah strategi yang bertujuan melindungi aset dan kedaulatan negara. Menurutnya gagasan pembentukan BCN itu dimulai dari bentuk serangan siber yang sangat masif. Tidak hanya dilakukan satu orang dengan tujuan yang individual, tapi juga berpotensi dilakukan kelompok orang.

"Kalau sudah kelompok orang tujuannya pasti lebih luas. Ini perlu antisipasi negara," ungkapnya.

Berdasarkan data tahun 2013, Indonesia menempati urutan resiko serangan siber tertinggi 38 persen. Kemudian negara Cina di urutan kedua 33 persen dan Amerika Serikat di posisi ketiga 6,9 persen.

"Perlu dibentuk Badan Cyber Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden, seperti yang sudah dilakukan Amerika Serikat, Cina, Australia, dan Israel," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika