REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontrak penyediaan benih bersubsidi ditenggat bisa dilakukan pada Januari 2016. Hal ini dilakukan meski masa tanam periode Oktober 2015-Maret 2016 terlambat.
"Paling telat Januari 2016 harusnya sudah dilakukan tanda tangan kontrak, agar penyaluran benih ke petani tidak terlambat," kata Direktur Pemasaran PT Pertani (Persero) Dedeng Fahroni kepada Republika.co.id, Selasa (8/12).
Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 1 triliun untuk penyediaan benih unggul padi. Selain PT Pertani pemerintah juga menunjuk PT Sang Hyang Seri untuk juga menjadi penyalur benih ke petani.
Total kebutuhan benih padi pada 2016 mencapai 250 ribu ton. Sebanyak 40 persen dari kebutuhan benih tersebut atau setara 100 ribu ton akan disiapkan oleh dua perusahaan benih milik negara tersebut. Masing-masing perusahaan diminta menyediakan 50 ribu ton benih padi.
Selain meminta kontrak penyaluran benih tepat waku, PT Pertani berkomitmen membenahi teknis penyaluran benih kepada petani di antaranya dengan melakukan sosialisasi dini kepada sejumlah kelompok tani serta berkoordinasi dengan petugas pelaksana lapangan di daerah. Dengan begitu, petani bisa merespons penggunaan benih sesuai kebutuhan mereka masing-masing.
PT Pertani hingga Awal Desember baru menyalurkan 12 persen benih. Target di akhir 2015 tersalur sebanyak 20 persen. PT Pertani menyediakan benih berubsidi sebesar 40 ribu ton di 2015. "Dibandingkan periode sebelumnya tahun lalu, penyaluran benih PSO sudah sebesar 40 persen," katanya.
Penyebab utama seretnya penyaluran, kata dia, disebabkan adanya program upaya khusus (Upsus) yang dicanangkan Kementan. Adanya program Upsus membuat daerah memprioritaskan pengadaan benih dari bantuan sosial yang sifatnya gratis.
Sementara benih PSO dsri Pertani harus dibeli, meski bersubsidi. Untuk Upsus, PT Pertani bahkan terlibat membantu penyalurannya di 20 provinsi. Penyaluran benih makin terhambat ketika datang kemarau panjang akibat El Nino. Pertanaman menjadi berkurang, otomatis permintaan akan benih juga terkikis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika