Selasa 08 Dec 2015 19:32 WIB

Pemda Dinilai Kurang Perhatikan Warisan Budaya

Rep: C13/ Red: Winda Destiana Putri
Batik merupakan warisan budaya yang tidak bisa ditukar dengan sehelai kain yang dicetak motif batik.
Foto: Rudi Mulya/Antara
Batik merupakan warisan budaya yang tidak bisa ditukar dengan sehelai kain yang dicetak motif batik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai kurang memberikan perhatian terhadap warisan budaya yang berada di wilayahnya.

Hal ini diungkapkan oleh Sultan Palembang Darussalam, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin saat menghadiri kegiatan ‘Silaturahim dalam Apresiasi Karya Seni oleh Masyarakat dan Dialog Kebangsaan se-Abad Indonesia Merdeka (Raja, Sultan, Cendekiawan Keraton Nusantara’ di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Selasa (8/12).

Sultan Palembang ini mengutarakan kondisi ini ihwal bantuan budaya Palembang, yakni Wayang Palembang. Wayang Palembang yang dianggap hampir musnah ini malah mendapatkan dukungan dari luar negeri, yakni UNESCO.

"Kita malah dapat dukungan seperangkat alat wayang dari UNESCO bukan dari Pemda," ujar Sultan Palembang kepada Republika di Gedung A, Kemendikbud, Jakarta, Selasa (8/12).

Hadirnya UNESCO ini membuat Sultan Palembang selaku bagian bangsa Indonesia malu. Dia mengaku heran mengapa dunia lebih menghargai budaya Indonesia dibandingkan bangsa sendiri. Menurut dia, bangsa Indonesia nampaknya telah kehilangan jati diri sebagai bagian negeri Zamrud Khatulistiwa ini.

Sultan Palembang berpendapat masyarakat Indonesia biasanya langsung marah saat ada pihak luar yang mengambil warisan budaya bangsa.

Padahal ini terjadi akibat dukungan yang kurang dari masyarakat sendiri. Ke depan, dia berharap adanya dukungan dari masyarakat maupun pemerintah daerah dan pusat ihwal budaya bangsa ini.

Selain itu, dia juga menambahkan keinginannya untuk mengembalikan hukum adat di Indonesia. "Contohnya di negara ini banyak sekali tayangan televisi yang menyiarkan bagaimana institusi maupun legislatif dedukatif yang tertangkap oleh KPK dan mereka masih tersenyum tanpa ada dosa apapun," ujar Ketua Umum Yayasan Raja Nusantara (Ketum Yarasutra) ini. Untuk itu, dia berharap cendekiawan, kerajaan dan Kemendikbud bisa bersinergis dengan Kemendikbud dalam mendukung Indonesia lebih sejahtera.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement