REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, menilai perlu adanya lifestyle check atau pengecekan gaya hidup seorang pejabat negara. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah sesuai atau tidak gaya hidup seseorang dengan penghasilan yang didapat.

Menurut Marwata, merubah suatu tatanan kehidupan tidak mudah. Karena itu perlu dicari formula agara bagaimana bersama-sama mencegah korupsi, sebab ia melihat Indonesia sudah sangat lama terbelenggu korupsi, akibat pembiaran yang sudah lama.

''Kita harus sadar jika ada tetangga atau pejabat negara yang memiliki kekayaan anomali dengan penghasilan. Nah Lifestyle check itu menjadi diagonsa awal penyimpangan ketika pejabat negara memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan pengahasilannya,'' kata Marwata, saat uji kelayakan oleh Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/12).

Mengapa perlu peran serta masyarakat, karena kalau hanya mengandalkan KPK jelas tidak mungkin. Sehingga, perlu dibangun sistem pelaporan agar masyarakat bisa melaporkan anomali tersebut.

Namun, perlu juga ada perlindungan terhadap pelapor atau whistle blower, ketika laporan tidak benar, dan tidak boleh ada sanksi. Pelapor juga butuh diberi insentif. Selama ini, ketika pengadu melaporkan ada tindak pidana korupsi sebesar Rp 1 miliar, mereka hanya mendapat Rp 3 juta.

''Bagi saya 10 persen lebih layak. Hal seperti itu agar masyarakat lebih berperan dalam melaporkan tindak pidana koruspi,'' ucap Marwata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika