REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Rizkiansyah mengatakan secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak kemarin termasuk rendah. Hanya sekitar 60 persen warga yang turut menyumbangkan suaranya. Padahal, target awal KPU bisa mencapai 67 persen.
Ferry mengatakan ada banyak faktor mengapa masyarakat cenderung abai dan tidak menyalurkan suaranya. Ia mengatakan ada banyak aspek, meski aspek tersebut harus menjadi kajian mendalam lagi.
Seperti misalnya, kurangnya kesadaran rakyat terkait pentingnya menyumbangkan suaranya untuk kepala daerah. Banyak pendatang yang di Jakarta memutuskan untuk tidak pulang ke kampung halamannya untuk mencoblos, banyak diantara warga yang memilih untuk liburan ketimbang memilih kepala daerah.
"Selain itu juga ada faktor ekonomi, misalkan para pekerja yang tidak diijinkan majikannya atau perusahaannya untuk libur dan mencoblos," ujar Ferry di KPU, Senin (14/12).
Ferry juga mengatakan, faktor kurang menyapanya para calon ke masyarakat juga menjadi salah satu indikasi mengapa warga tak memilih. Catatan KPU banyak warga yang tak kenal dengan calon kepala daerahnya.
Ferry mengatakan, kampanye sudah terbilang maksimal meski ia mengakui bahwa alat peraga kampanye dan hingar bingar kampanye tidak bisa menjamin warga kenal dengan calonnya. Ferry mengatakan, warga tidak bisa tahu dan menilai calon hanya melalui alat kampanye dan panggung hiburan.
KPU mencatat, misalnya di daerah tasikmalaya. Tingkat partisipasi warga hanya 60 persen. Hal ini dikarenakan faktor warga pekerja yang tak kembali ke kampung halamannya. Sedangkan di Medan sendiri hanya 30 persen warga yang ikut pertisipasi dalam pilkada. Meski begitu, di beberapa daerah seperti pangandaran tingkat partisipasi masyarakat bisa mencapai 78 persen.
Ini menjadi salah satu evaluasi dari KPU kedepan. Ferry mengatakan dari pilkada hari ini akan dilakukan kajian mendalam hingga menghasilkan apakah perlu adanya perubahan mekanisme pemungutan suara atau kampanye pilkada mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika