REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima calon pimpinan KPK sudah disahkan oleh sidang paripurna DPR RI. Pengesahan ini dilakukan jelang DPR RI masuk masa reses. Calon pimpinan KPK yang baru sempat diragukan untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Namun, kelimanya mengaku siap untuk melakukan gebrakan agar masyarakat optimis dengan lima pimpinan terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi III DPR RI.
Calon Komisioner KPK, Alexander Marwata mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan tanggapan serius terkait keraguan masyarakat pada calon pimpinan KPK yang baru.
Sebab, calon pimpinan ini belum dilantik dn belum bekerja, jadi belum dapat membuktikan kinerjanya. Namun, ketidakpercayaan publik pada calon pimpinan KPK yang baru ini justru menjadi motivasi dalam pemberantasan korupsi. Yang pasti, kata Marwata, kelima calon pimpinan KPK menjanjikan untuk bekerja secara profesional, efektif dan efisien.
Marwata juga kembali menegaskan, pimpinan KPK yang baru akan mengubah fokus kerja setelah menjabat nanti. Yaitu, lebih menitikberatkan pada pencegahan tindakan koruptif, dibanding penindakan.
"Ya (pencegahan), itu lebih efektif dibandingkan penindakan," katanya di kompleks parlemen Senayan, Jumat (18/12).
Marwata menambahkan, kalau memang pencegahan tidak dapat dilakukan, maka penindakan tetap akan menjadi pilihan. Setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR, pimpinan DPR akan melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan ini ke Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya, Jokowi akan melantik lima pimpinan KPK yang baru. Satu calon pimpinan sudah dipilih untuk menduduki posisi Ketua KPK, Agus Rahardjo. Lima pimpinan yang sudah terpilih dari uji kelayakan di DPR ini akan menempati posnya masing-masing sesuai pembidangan.
Marwata mengatakan, tidak ada perubahan soal pembidangan itu. Namun, pihaknya menegaskan, sistem kepemimpinan KPK tetap kolektif kolegial. Baik pencegahan maupun penindakan dilakukan bersama-sama. Bukan hanya tugas yang sesuai pos pembidangan masing-masing.
"Tidak menjadi tugas saya sendiri, atau menjadi tugas Bu Basaria atau siapa, tapi menjadi tugas semualah," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika