Permintaan DPR: Gedung baru, mobil, hingga kenaikan gaji
Selama satu tahun ini, DPR ternyata banyak maunya. Sebut saja meminta pembangunan tujuh proyek parlemen yakni pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, ruang pusat kajian legislasi, ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Tentu saja, hal tersebut menimbulkan pro dan kontra karena nilainya yang luar biasa yakni mencapai Rp 2 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat menolak penandatanganan sebagai tanda peresmian pembangunan proyek tersebut setelah pidato nota keuangan pada 16 Agustus 2015.
Namun, dua bulan kemudian, DPR bersorak gembira karena pada November lalu, pemerintah meloloskan proposal DPR untuk pembangunan gedung baru. Dalam APBN 2016, gedung di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta akan dibangun dengan anggaran Rp 740 miliar.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berdalih keinginan DPR untuk memiliki gedung baru tak bisa ditolak. Bambang menjelaskan, DPR bukan kementerian atau lembaga. DPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki hak dan kewenangannya sendiri.
"Jadi pikirkan bahwa itu hak dari DPR. Soal keputusan mereka, ya ditanyakan pada mereka," ujarnya.
Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengatakan pembangunan mendesak karena gedung DPR sudah retak-retak. Ia tak ingin metode ‘suntik’ yang dipakai Kementerian Pekerjaan Umum kembali digunakan untuk gedung DPR.
"Saya tanggung jawab sekali dengan keselamatan dan keamanan anggota dewan yang bertugas di sana," katanya.
