REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Teguh Yuwono mengatakan memiliki seorang pemimpin yang juga berpredikat sebagai pengusaha cukup berisiko. Hal ini karena kedua pekerjaan tersebut memiliki tujuan yang berseberangan.

Pemerintah mengabdi untuk kepentingan rakyat, sedangkan pengusaha bertindak demi mengeruk profit. "Pemimpin sekaligus pengusaha memang berisiko karena mental pengusaha mencari keuntungan yang mngkin agak berbahaya untuk ditindaklanjuti," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, kemarin.

Meski begitu, Teguh tidak melihat dampak formal hukum dari pertemuan keluarga Jusuf Kalla (JK) dengan bos Freeport terhadap posisinya sebagai wakil Presiden, terkecuali jika pertemuan itu atas perintah JK  dan berhubungan dengan keputusan pemerintah. "Sedangkan kalau antarpengusaha bertemu kemudian melobi-lobi itu kan hal biasa," kata dia.

Saat ditanya apakah keluarga JK bisa dipanggil oleh DPR untuk memperjelas kasus ini, Teguh menyebut itu bisa saja dilakukan. Prinsipnya, semua warga negara dapat dipanggil DPR mengingat lembaga tersebut memiliki wewenang untuk memanggil siapapun yang berkewarganegaraan Indonesia. Sebaliknya, untuk pemanggilan bos Freeport James R Moffett tidaklah mudah karena dia bukan warga negara Indonesia. "Alasannya apa mau dipanggil. Pengusaha bertemu dan melobi itu hal biasa, kalau karena itu diproses ini bisa bahaya," kata dia.

Beberapa waktu lalu, dua pengusaha asal Kota Makassar yakni Aksa Mahmud dan Erwin Aksa dikabarkan bertemu dengan bos Freeport. Aksa Mahmud dan Erwin Aksa merupakan kerabat dekat JK. Keduanya merupakan ipar dan keponakannya. JK membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun menurutnya pertemuan itu tidak dipersoalkan lantaran adalah pertemuan lazim yang dilakukan antarpengusaha dalam rangka peningkatan ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika