REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah dengan seluruh organnya, khususnya Komando Kesiap-siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) dan Bela diri Tapak Suci Putera Muhammadiyah tidak akan melakukan pengamanan Natal. Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya masalah keamanan nasional, termasuk pengamanan Natal kepada aparatur keamanan baik kepolisian maupun satpol PP.

"Dengan tidak melakukan pengamanan Natal tidak berarti Muhammadiyah tidak toleran. Muhammadiyah bahkan telah membangun toleransi dalam langkah nyata," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada Republika, Rabu (23/12).

Menurut Mu'ti pengamanan Natal oleh masyarakat, di satu sisi mencerminkan adanya toleransi. Akan tetapi, pada sisi lain, dapat menimbulkan kesan bahwa suasana Indonesia tidak aman hingga aparatur keamanan membutuhkan bantuan masyarakat. "Selain itu, dapat menyuburkan kebangkitan kelompok para-militer dan premanisme," kata Mu'ti.

Oleh karena itu, Muhammadiyah mendorong kehidupan toleransi yang lebih otentik dengan membangun sikap terbuka, saling menghormati, dan bekerjasama dengan pemeluk agama lain dalam bentuk yang konstruktif dan produktif. Selama ini, kata Mu'ti, Muhammadiyah telah banyak bekerja sama lintas iman, termasuk dengan umat Kristiani dalam berbagai bidang kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, hak asasi manusia, dan anti korupsi.

Pemerintah, dalam hal ini aparatur keamanan, diminta melakukan pengamanan Natal secara wajar dan tidak berlebihan. Ini karena dapat menimbulkan suasana psikologis dan politis bahwa negara tidak aman. "Jika perlu Pemerintah membatasi pengamanan Natal oleh Ormas karena dapat kontraproduktif yaitu premanisme."

Ikuti Whatsapp Channel Republika