Rabu 30 Dec 2015 18:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap 626 Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: M Akbar
 Petugas menunjukkan narkotika jenis ganja dan kurir saat rilis di Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri, Cawang, Jakarta, Senin (28/12). (Republika/Yasin Habibi)
Petugas menunjukkan narkotika jenis ganja dan kurir saat rilis di Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri, Cawang, Jakarta, Senin (28/12). (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Polda Sumbar) berhasil mengungkap 626 kasus penyalahgunaan narkoba selama 2015. Jumlah tersebut meningkat 237 dari tahun sebelumnya, yang hanya 389 kasus.

"Karena tidak ada pengedar yang melapor, ini hasil penyelidikan dan laporan masyarakat," kata Kapolda Sumbar, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto dalam Press Release Akhir Tahun 2015 di Mapolda Sumatra Barat, Rabu (30/12).

Ia menjelaskan, dari 626 kasus, jumlah pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 861 orang. Kemudian, ia menuturkan, sebanyak 548 kasus dinyatakan P21, sementara 78 lainnya masih dalam proses sidik.

Kapolda mengungkapkan, kasus paling banyak ditangani oleh Polresta Padang sebanyak 204, disusul Polda Sumar sebanyak 78 kasus dan Polresta Payakumbuh sebanyak 59 kasus.

Petugas, ia menuturkan, juga berhasl mengamankan sejumlah barang bukti, seperti, 341,23 kilogram (kg) daun ganja, 173 batang pohon ganja, 3.000 gram lebih shabu, 815 butir pil extasy, 90 butir pil merk Alprazolam.

Bambang berujar, upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dilakukan salah satunya dengan menggelar Operasi Tumpas Bandar Singgalang 2015 pada 7-20 Agustus 2015 lalu. Ia mengajak masyarakat untuk aktif menjadi individu yang menolak menggunakan narkoba. Sehingga diharapkan, perilaku penolakan tersebut dapat memutus jaringan distribusi narkoba di Sumbar.

"Peredaran narkoba sudah sangat memprihantinkan, hingga masuk ke pelosok-pelosok," jelasnya.

Menurut Kapolda, Sumbar merupakan daerah terbuka, semua akses transportasi mulai dari darat, laut dan udara, terbuka lebar. Ia mengungkapkan, apabila dilihat dari penggunanya, semua lapisan masyarakat terkena, mulai dari polisi, TNI, pelajar, PNS, politisi.

"Memprihatinkan sekali, kita ingin memberdayakan masyarakat pesisir untuk ikut mengawasi," kata Bambang menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement