REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi Bidang Pertahanan dan Intelijen DPR RI Ahmad Zainuddin memuji strategi persuasif nirmiliter yang dilakukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso terhadap kelompok Din Minimi di Aceh, sebagai upaya yang patut ditiru.
"Upaya persuasif, tanpa kekerasan oleh Pak Sutiyoso mengajak Din Minimi dan kelompoknya turun gunung serta menyerahkan senjata sangat layak diapresiasi. Pemerintah selanjutnya harus menindaklanjuti jalan damai ini," ujar Zainuddin dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.
Apalagi menurut BIN, Din Minimi bukanlah kelompok separatis yang menuntut pemisahan dari NKRI seperti yang terjadi di Papua, kata Zainuddin.
Keberhasilan BIN, lanjut dia, menunjukkan bahwa konflik vertikal yang dilakukan kelompok bersenjata dapat diselesaikan dengan cara-cara tanpa pelibatan kekuatan militer.
Menurut dia, upaya dialogis dan persuasif dengan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian konflik vertikal dalam kasus Din Minimi, menurut dia, menjadi model yang dapat dikembangkan di wilayah lain dan dalam kasus lain seperti penanganan terhadap terduga teroris.
Penanganan yang salah dengan menggunakan kekuatan senjata tidak akan menghentikan tindakan kekerasan pelaku teror. "Meskipun ada faktor sosiologis politik yang tentu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Tapi ini keberhasilan dalam skala kecil setelah perdamaian Helsinski," kata dia.
Zainuddin menambahkan, beberapa permintaan Din Minimi sangat rasional untuk dipenuhi pemerintah. Apalagi, menurut dia, poin-poin permintaan Din Minimi tidak ada yang bersifat disintegratif, bertentangan dengan prinsip NKRI.
Permintaan Din Minimi seperti amnesti, menuntut perhatian pemerintah terhadap anak-anak yatim piatu dan janda dari eks kombatan GAM, pengawasan Pilkada, meminta KPK mengawasi Pemda Aceh, dan perlindungan terhadap keluarga Din Minimi.
"Jadi sudah selayaknya pemerintah dan DPR menindaklanjuti permintaan ini. Tidak ada yang berat. Karena Din Minimi warga negara Indonesia juga, perlu diperhatikan," jelas politisi PKS ini.