REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) masih enggan menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Golkar versi Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie sehingga nasib partai tersebut masih menggantung

Bendahara Umum DPP Golkar Bambang Soesatyo,  menilai pemerintah dalam hal ini Menkumham cenderung menyalahgunakan kekuasaan dalam menyikapi persoalan di tubuh Partai Golkar. Publik pun bisa melihat wewenang yang dimiliki Menkumham telah dijadikan alat untuk berpolitik.

"Kepada publik, Pemerintah ingin menunjukan posisinya yang independen. Sayang, dengan bersikap abstain seperti itu, pemerintah sebenarnya sedang mempertontonkan perilaku konyol," ujarnya, Senin (4/1).

Ia mengatakan publik bisa dengan mudah menerjemahkan sikap abstain itu sebagai kegiatan pemerintah merekayasa sekaligus mengeskalasi persoalan internal di tubuh Partai Golkar. Dengan kata lain, pemerintah bukannya independent tetapi menunjukkan keberpihakannya.

"Karena keberpihakan itulah pemerintah patut dituduh berpolitik dalam menyikapi persoalan Golkar," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika