REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan agar tidak ada aksi anarkis terhadap anggota kelompok Gafatar. Ia juga telah mengintruksikan Gubernur Kalimantan Barat bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menjamin keamanan para anggota maupun eks Gafatar di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar).

(Baca: Pemukiman Gafatar Dibakar massa)

Hal itu disampaikannya menyusul anarkisme dan pembakaran permukiman anggota maupun eks kelompok Gafatar di Mempawah, oleh sejumlah masyarakat. "Pemda dan Forkompinda (forum komunikasi pimpinan daerah) harus menjamin tidak ada pengusiran atau kegiatan masyarakat yang anarkis," kata Tjahjo, Rabu (20/1).

Ia juga telah menginstruksikan jajarannya yakni Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, aparat TNI, intelijen dan kepolisian setempat, agar masalah tersebut tak meluas. Termasuk mengendalikan situasi dan meminta agar masyarakat tidak terprovokasi.

"Saya minta Gubernur sebagai presiden Suku Dayak menjamin masyarakat Dayak di Kalbar tidak terlibat atau ikut campur dan Gubernur pastikan masyarakat sana tidak terprovokasi," tegas Tjahjo.

(Baca Juga: Polisi Masih Cari Orang Hilang Diduga Gabung Gafatar di Kalimantan)

Sementara, sebagai tindak lanjut atas penanganan kelompok Gafatar, Tjahjo menekankan aspek pendekataan manusiawi melalui pembinaan. Termasuk menginstruksikan pemulangan anggota kelompok tersebut ke daerah asal.

"Kelompok Gafatar yang di daerah dibina dan dievakuasi ke daerah asal saja, aparat, satpol PP ikuti menjaga keamanan ketenangan daerah dan kepala daerah harus turun dan pro aktif," katanya.

Sebelumnya, sejumlah massa membakar lahan permukiman warga eks Gafatar seluas 43 hektar di Moton Panjang, Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalbar Selasa (19/1) kemarin. Akibatnya kurang lebih 796 warga eks Gafatar kehilangan tempat tinggal mereka, sehingga sementara dievakuasi Pemerintah Daerah setempat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika