REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diingatkan untuk tidak sekedar menjadi "tong sampah" atas melimpahnya kapasitas industri di Cina. Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, pemerintah seharusnya tidak terlena dengan pinjaman yang diberikan oleh Cina. Karena, saat ini kondisi perekonomian Cina tengah dalam kondisi yang tidak baik.

"Tiongkok itu kan ekonominya sedang terjerembab," kata Faisal, usai memberikan pemaparan tentang outlook kelistrikan di PLN Pusat, Jakarta, Jumat (22/1).

Menurut Faisal, saat ini terjadi kelebihan kapasitas pada industri di Cina. Oleh karena itu, mereka harus membuang kelebihan kapasitas tersebut ke seluruh dunia, salah satunya dengan ikut proyek prestisius kereta cepat.

"Terjadi massive over capacity dari industri (Cina), dia harus salurkan itu kelebihan kapasitasnya ke seluruh dunia. Jangan mau kita buat buang sampahnya Tiongkok dong," ungkap Faisal.

Tak hanya itu, kata Faisal, Cina juga tengah dihantui dengan demonstrasi dan pemogokan para buruh dan kalangan menengah. Mereka meminta kenaikan upah yang lebih tinggi. "Itu karena growing middle class-nya nggak bisa ditekan terus oleh Partai Komunis. Nah oleh karena itu mereka minta upah lebih tinggi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan pembangunan proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung di Kota Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Proyek ini merupakan kerja sama business to business  antara Indonesia dengan Cina.

Sebanyak 60 persen pembiayan proyek ini didapat dari hasil pinjaman lunak ke China Development Bank (CDB). Sementara sisanya dibiayai Indonesia, melalui konsorsium kereta cepat.

Baca juga: JK Tegaskan Izin Pembangunan Kereta Cepat Sudah Keluar

Ikuti Whatsapp Channel Republika