REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golkar, Zainal Bintang menilai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar bisa menjadi kunci penyelesaian kisruh kepengurusan yang menimpa partai belambang pohon beringin tersebut. Namun, upaya ini tentu harus diselaraskan dengan langkah yang diambil oleh Tim Transisi.
Sebelumnya, Mahkamah Partai Golkar (MPG) memutuskan untuk membentuk Tim Transisi, yang beranggotakan sejumlah tokoh senior Partai Golkar dan dipimpin oleh Jusuf Kalla. Tim transisi ini bertugas untuk mempersiapkan Musyarawarah Nasional (Munas) dengan menggandeng kedua kubu.
Namun, kepengurusan Partai Golkar hasi Munas Bali, kubu Aburizal Bakrie (Ical), memutuskan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sebagai persiapan menggelar Munas. Ia pun menilai, hal ini sepertinya menjadi harga mati bagi kubu Ical, meskipun dibayang-bayangi Tim Transisi. Zainal pun mengapresiasi pembentukan Tim Transisi tersebut.
''Pertanyaanya, apakah itikad baik Tim Transisi itu bisa diterima baik oleh kubu Ical?,'' katanya Republika.co.id.
Lebih lanjut, Zainal menjelaskan, di satu sisi, kubu Ical berpatokan pada koridor hukum, seperti hasil pengadilan dan AD/ART. Sementara di sisi lain, Tim Transisi mengusung misi bertujuan menyatukan kubu yang tengah berseteru dengan mengandalkan jalan musyawarah mufakat dan Undang-Undang Partai Politik.
''Mau tidak mau, sekarang ini, terpaksa terjadi tarik-menarik antara kubu Ical dan Tim Transisi,'' ujar Zainal, yang juga menjabat sebagai Ketua kordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar (EO-TKG) tersebut.
Saat ini, Rapimnas Partai Golkar kubu ARB masih terus digelar di Jakarta. Kendati telah mencapai kesepakatan terkait gelaran Munas, namun belum ada kata sepakat antara kedua kubu, ARB dan Agung Laksono, menyangkut soal kepanitian, waktu, dan peserta dari Munas tersebut. Sementara Tim Transisi pun belum menentukan detail teknis dari Munas Partai Golkar itu.