REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Senin, mengatakan transisi Partai Golongan Karya dapat dilakukan hanya melalui musyawarah nasional untuk menyelesaikan sengketa internal partai.

Kalla yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Transisi Partai Golkar ditemui di Kantor Wapres, Jakarta, mengatakan, semua pihak internal partai perlu melaksanakan peraturan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang berlaku.

"Persatuan itu hanya bisa lewat munas atau munaslub, sama saja," kata JK.

JK juga membantah adanya anggota partai yang menolak dilakukannya munas luar biasa Golkar. Terkait waktu pelaksanaan munas luar biasa Golkar, Jk yang pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar mengatakan acara tersebut fleksibel dilakukan sebelum proses pemilihan kepala daerah dimulai.

Wapres yakin pelaksanaan Rapimnas akan memberikan semangat positif untuk persatuan partai. JK juga mengatakan pimpinan partai Golkar versi munas Ancol Agung Laksono dan versi munas Bali Aburizal Bakrie tidak ingin mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum partai berlambang beringin itu.

Untuk menjabat sebagai ketua umum partai, jelas JK, perlu memenuhi kriteria dalam AD/ART partai. "AD/ART mengatakan harus minimum menjadi pengurus partai, kemudian diterima oleh munas, itu saja. Dan punya program yang baik," kata JK.

Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang dilakukan sejak Sabtu lalu masih mengkaji wacana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai AD/ART Partai Golkar. Rapat tersebut rencananya akan selesai pada Senin malam.

"Komisi-komisi dalam Rapimnas akan merumuskan formula untuk diambil keputusan tentang perlunya diselenggarakan munaslub atau tidak. Semua dilakukan kajian mendalam," kata Sekjen Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham.

Sidang sejumlah komisi dalam Rapimnas akan merinci dasar dan tata cara penyelenggaraan munaslub sesuai AD/ART.

Ikuti Whatsapp Channel Republika