REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR takan akan memasang target kerja soal pengawasan terhadap kegiatan intelijen negara.
Ketua Timwas Intelijen, Mahfudz Siddiq mengatakan target kerja justru akan menjebak Timwas pada potensi kekeliruan dan kesalahan untuk bekerja. Tim hanya akan bekerja sesuai dengan amanat yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen.
"Kalau dilihat UU dan peraturan DPR, Timwas ini bekerja secara tertutup dan dia efektif manakala ada hal-hal yang khusus," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Kamis (28/1).
Politikus PKS itu menjelaskan, yang dimaksud hal khusus adalah ketika dalam pengawasan, tim ini memandang perlu ada informasi yang lebih mendalam tentang penyelenggaraan kegiatan intelijen.
Misalnya, kata Mahfudz, usulan amnesty yang akan diberikan pada Din Minimi. Dalam kasus ini, Tim merasa perlu untuk mengetahui latar belakang serta proses sehingga usulan amnesti ini muncul. Atau misalnya contoh kedua, yaitu soal indikasi penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh intelijen. Baik secara kelembagaan atau secara oknum. Meskipun, hal ini tidak diinginkan oleh semua pihak.
Mahfudz mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan oleh Timwas adalah sosialisasi UU Nomor 17 tahun 2011 dan tata tertib DPR tentang cara kerja Timwas. Jadi, seluruh pihak akan memahami kerja-kerja yang dilakukan oleh Timwas.
Selanjutnya, Timwas akan menjalin pertemuan dengan seluruh lembaga yang menyelenggarakan kegiatan intelijen untuk menyamakan pemahaman. Seperti diketahui lembaga yang melaksanakan kegiatan intelijen bukan hanya Badan Intelijen Negara (BIN), tapi juga institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, TNI maupun kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian.
"Itu penting, agar masing-masing pihak ada standing position dan punya Tupoksi secara baik," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika