REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina menuduh Amerika Serikat mencari hegemoni maritim atas nama kebebasan bernavigasi pada Senin (1/2) setelah sebuah kapal penghancur milik Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar kurang dari 12 mil laut dari pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan.
Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, mencakup wilayah tempat perdagangan dunia senilai lebih dari lima triliun dolar Amerika berlayar setiap tahunnya. Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Taiwan juga mengklaim wilayah yang sama.
Kapal penghancur bersenjata peluru kendali USS Curtis Wilbur melintas dekat Pulau Triton di Kepulauan Paracel. Pentagon menyebutnya sebagai tantangan terhadap usaha-usaha Cina, Taiwan dan Vietnam untuk membatasi hak-hak dan kebebasan bernavigasi.
Pemerintah Cina yang bergerak dengan cepat untuk mencela pelayaran itu pada Sabtu, mengatakan Amerika Serikat melakukan hal yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
"Apa yang mereka sebut sebagai rencana kebebasan bernavigasi dan langkah-langkah yang telah ditegakkan oleh Amerika Serikat selama beberapa tahun pada nyatanya tidak sejalan dengan hukum internasional yang diakui secara umum," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lu Kang dalam sebuah pengarahan berita singkat harian.
"Intinya adalah untuk mendorong hegemoni maritim Amerika Serikat atas nama kebebasan bernavigasi, yang telah selalu ditentang oleh sebagian besar komunitas internasional, terutama beberapa negara-negara berkembang. Apa yang telah dilakukan Amerika Serikat itu berbahaya dan tidak bertanggung jawab," ujar Lu.
Lu juga mengatakan salah satu penyebab utama militerisasi Laut Cina Selatan adalah Amerika Serikat yang memainkan kebebasan bernavigasi dan menyebabkan ketegangan.
Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan latihan yang serupa pada Oktober dimana kapal peghancur bersenjata peluru kendali USS Lassen berlayar dekat salah satu pulau buatan Tiongkok yang juga menimbulkan teguran dari Beijing.
Baca juga: Taiwan Pilih Ketua Parlemen Pertama dari Partai Anti-Cina
Ikuti Whatsapp Channel Republika