REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, memecat para pegawai negeri sipil (PNS) berkinerja tidak maksimal merupakan prioritasnya. Dia mengklaim pemecatan supaya roda pemerintahan berjalan maksimal.
Basuki atau biasa disapa Ahok mengaku sempat menyesali keputusannya selama ini. Penyesalannya bukan lantaran orang yang dipecat masih harus dipertahankan di dinasnya, namun ia menyesal karena kerap telat memecat orang.
"Saya kadang-kadang nyeselin di Jakarta ini, saya terlambat pecatin orang-orang," katanya kepada wartawan di Balai Kota pada Senin (1/2). (Jadwan Pilgub DKI Tunggu Keputusan KPU).
Ahok mencontohkan pemecatan Kepala Dinas Tata Air DKI sebagai sesuatu yang terlambat. Menurutnya, pergantian Kepala Dinas Tata Air seharusnya mampu dilakukan awal tahun 2015. Ketika itu dirinya telah menempatkan camat menjadi Kepala Dinas Tata Air.
"Kalau saya lakukan itu, saya kira sudah selesai semua saluran penghubung sungai. Sekarang Matraman Cawang masih banjir enggak? Enggak. Kenapa? Karena semua saluran penghubung tidak tertutup bangunan dan camat berani lakukan itu," katanya.
Menurut Ahok, lurah dan camat memiliki pengalaman dalam menindak wilayahnya. Bahkan, Ahok mengungkapkan camat atau lurah tidak segan jika ada rumah ibadah yang menutupi saluran air. Para lurah dan camat akan menjalin komunikasi dengan warga supaya rumah ibadah itu dapat dibongkar demi kepentingan umum.
"Kalau Kepala Dinas Tata Air yang dulu, ngelesnya aduh macam-macam, deh. Nah, dengan cara ini saya kira lambat (kinerjanya) langsung pecat saja. Yang (mantan Direktur Utama PT) Transjakarta juga terlambat pecat saya rasa," katanya.
Diketahui, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta saat ini dijabat oleh Teguh Hendarwan. Teguh sempat berkarir sebagai Camat Pulogadung. Sebelum Teguh, Kadis Tata Air dijabat oleh Ery Basworo, Manggas Rudi Siahaan, Agus Priyono, dan Tri Djoko Sri Margianto. Keempat Kadis Tata Air terdahulu itu bergelar insinyur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika