REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB mempertanyakan hilangnya alokasi anggaran dalam APBD untuk beberapa organisasi masyarakat ataupun organisasi kepemudaan semisal KNPI, PSSI dan Menwa. Sebab, sebelumnya, proses pembahasan alokasi anggaran di badan anggaran (banggar) hingga komisi teknis selalu muncul.

"Fraksi PDIP Perjuangan menyayangkan tidak masuknya sejumlah alokasi dana melalui APBD NTB tahun ini bagi sejumlah Ormas, OKP maupun pimpinan lainnya. Misal, KNPI, PSSI dan Menwa," ujar Ahmad Yadiansyah, anggota Fraksi PDI P DPRD NTB dalam sidang pembahasan raperda di DPRD NTB, Rabu (3/2).

Menurutnya, dalam setiap pembahasan di banggar hingga komisi teknis, alokasi dana tersebut selalu muncul. Bahkan, saat sidang paripurna DPRD, anggaran masih ada.

Namun, saat evaluasi dari Kemendagri turun, dana yang sudah disetujui oleh DPRD NTB tiba-tiba hilang. Ia memandang sekaligus mempertanyakan pengawalan dari pimpinan DPRD NTB dan koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi dalam menyelaraskan setiap usulan program yang sudah disepakati.

 Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengatakan akan segera melakukan evaluasi terhadap masalah tersebut serta memanggil instansi terkait agar segera selesai. Sehingga, organisasi yang ada bisa mendapatkan anggaran.

"Saya akan segera melakukan evaluasi dan memanggil instansi terkait agar masalah ini segera diselesaikan," ujarnya.