REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, dalil kebebasan yang selama ini digunakan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tidak bisa diterapkan di Indonesia.

Dijelaskannya, Indonesia tidak menganut paham kebebasan tanpa batas dan paham liberalisme sebagaimana yang dianut oleh sebagian besar negara-negara Barat. "Ini adalah keunggulan kita dalam membangun peradaban negara-bangsa yang beradab dan bermartabat," kata Jazuli, Jumat (5/2).

Dalam Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945, ayat (1) disebutkan, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Sementara, ayat (2) "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

"Jadi, pelaksanaan hak asasi tetap tidak boleh bertentangan dengan nilai agama dan budaya luhur," ungkap Jazuli. Dasar negara Pancasila, lanjut dia, juga secara jelas mencantumkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dalam kacamata negara, kata Jazuli, praktik dan kampanye LGBT tidak memiliki tempat dan bahkan terlarang. Praktik ini jelas melanggar norma agama dan hukum positif. Dua hukum ini adalah pegangan masyarakat dalam hidup bernegara di Indonesia. Tidak ada satu agama pun yang melegalkan hubungan sesama jenis karena jelas kerusakan yang akan ditimbulkannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika