REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan rapat kerja bersama dengan Kementerian Sosial.

Selain membahas tenaga kerja disabilitas, dalam raker tersebut, anggota Komite III DPD RI, Sulistio juga mempertanyakan turunnya anggaran Kemensos pada tahun ini, yang menurutnya menunjukkan berkurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah sosial.

"Anggaran turun dari 22 T menjadi 14 T, apa latar belakangnya. Persoalan sosial semakin banyak, mengapa anggaran justru menurun. Apakah perhatian pemerintah terhadap persoalan sosial berkurang," tanyanya.

Lebih lanjut Senator asal Jawa Tengah ini juga meminta agar Kemensos meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian lainnya terkait berbagai program bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah, termasuk perbaikan data yang dinilai masih terdapat kekeliruan di sejumlah daerah.

Sementara itu, Anggota Komite III lainnya, Delis Jukarson Hehi mempertanyakan implementasi beberapa program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/ Conditional Case Transfer (CCT), Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dan Komunitas Adat Terpencil.

Senada dengan Delis, senator asal Lampung, Ahmad Jazuli meminta pemerintah dapat melibatkan DPD RI untuk bekerja sama sebagai pendamping Kemensos dalam implementasi program sehingga program dapat tepat sasaran.

"132 anggota DPD RI memiliki akar yang kuat di daerah, maka DPD RI bisa menjadi pendamping Kemensos, tentu dengan anggaran kami sendiri, supaya kita bekerjasama dan Kemensos bisa mencapai umpan balik yang positif sesuai harapan," ujar Jazuli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika