REPUBLIKA.CO.ID,  SEOUL--Korea Selatan (Korsel) memperingatkan Korea Utara (korut) pada Jumat (12/2), mereka telah bertindak secara ilegal dalam pembekuan aset perusahaan Korsel. Tindakan ilegal juga dilakukan Korut saat mengusir warga Korsel yang bekerja sebagai staf di kompleks industri Kaesong.

Menteri Unifikasi Seoul Hong Yong-pyo mengatakan, keputusan Korut untuk menendang keluar perusahaan Korsel sangat disesalkan. Korut juga harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi apapun. "Korea Utara harus bertanggung jawab atas apa pun yang terjadi sekarang," tegasnya seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (12/2).

Korut pada Kamis mengatakan, pihaknya menutup Kaesong dan menempatkan di bawah pengawasan militer.

Semua warga Korsel yang bekerja di kompleks industri yang terletak 10 kilometer di Korut itu diusir dan hanya bisa membawa pergi barang-barang pribadi mereka. Korut memerintahkan pembekuan semua aset yang ditinggalkan termasuk bahan baku, produk dan peralatan.

Korut mengatakan, langkah ini merupakan tanggapan terhadap keputusan Korsel yang menutup operasi 124 perusahaannya di Kaesong sebagai protes uji coba roket dan nuklir negara tetangganya.

Sebab menurut Korsel, tetangga miskinnya itu menggunakan uang pabrik yang disediakan untuk mendanai program nuklir dan rudal. Dengan penutupan ini jelas membuat keuangan Korut gemetar, setidaknya untuk saat ini.

Kementerian Unifikasi Korsel mengatakan, kompleks Industri Kaesong memberi 560 juta dolar dari kas ke Korut sejak berdiri pada 2004.

Lebih dari 120 perusahaan Korsel mempekerjakan sekitar 540 ribu warga Korut di Kaesong dengan bayaran sekitar 150 dolar per bulan. Kebanyakan dari mereka bekerja untuk memproduksi produk seperti pakaian, jam tangan, kosmetik dan komponen elektronik.

Baca juga, Lima Senjata Berbahaya Korut yang Mengancam Korsel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika