REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan United Nations Development Programme (UNDP) PBB disebut telah mengalokasikan dana sebesar 8 juta dolar AS (sekitar Rp 108 miliar) untuk mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia.‎ Dana ini pun disebut telah masuk ke sejumlah kementrian, termasuk Badan Perencanaa Pembangunan Nasional (Bappenas).

Namun, Bappenas membantah. Bappenas mengklaim tidak pernah menerima dana UNDP untuk dialokasikan ke LGBT.

"Kerja sama kami dengan UNDP adalah untuk MDGs (Millenium Development Goals). Tidak ada kaitannya dengan LGBT," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas, Subandi melalui pesan singkat, Senin (15/2) malam.

Subandi menambahkan, kerja sama dalam pencapaian MDGS pun telah berakhir pada Desember 2015. Artinya, saat ini Bappenas tidak lagi bekerja sama maupun menerima uang dari UNDP.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah melalui (Bappenas) telah memanggil perwakilan UNDP di Indonesia guna menjelaskan perihal tersebut.

"Oleh karena itu, UNDP sudah dipanggil ke Bappenas untuk menjelaskan apa yang terjadi. (UNDP) yang di sini tidak tahu dan tidak mengikuti proyek itu," kata JK di kantor Wakil Presiden.

Dalam pertemuan dengan Bappenas, UNDP membantah telah memberikan dana bantuan untuk mendukung kegiatan komunitas LGBT di Indonesia. JK mengatakan, dukungan aliran dana UNDP untuk LGBT dilakukan di Thailand.

Pemerintah Indonesia pun meminta agar perwakilan UNDP di Indonesia tak memberikan dana anggaran dukungan tersebut. "Itu UNDP di Thailand yang punya proyek. Oleh karena itu, diminta untuk tidak melanjutkan proyek (di Indonesia)," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika