REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Tafsir Alquran, Dr Ahsin Sakho Muhammad membantah adanya penjelasan yang mengatakan kaum LGBT dibenarkan dalam Alquran surat An Nur ayat 31. Sebab, dalam ayat tersebut terdapat terjemahan "... atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) ....".
Ahsin menjelaskan, salah jika seseorang menafsirkan potongan ayat tersebut sebagai pembenaran terhadap kaum LGBT tertulis dalam Alquran.
"Ada orang-orang, budak dalam An Nur ayat 31, artinya lelaki yang ikut dalam keluarga, tapi dia itu sudah tak punya keinginan seperti kaum lelaki pada umumnya, bukan yang banci, tapi orang yang sudah tua," kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (18/2). (Dompet Dhuafa Buat Gerakan Menandingi LGBT).
Ia menyebut, pada kenyataannya seorang lelaki yang keperempuan-perempuanan sudah ada zaman Rasulullah SAW. Bahkan, mereka selalu berusaha mendekati istri Nabi Muhammad SAW. 'Lelaki' tersebut disebabkan, biasanya karena salah pendidikan atau mengalami sesuatu yang tidak lazim, masalah hormon dan sebagainya.
"Jangan dijadikan sesuatu yang lain (surat An Nur ayat 31)," katanya. Sebab, laki-laki dan perempuan dijelaskan mempunyai fungsi dan kodratnya masing-masing.
Ahsin mengatakan, Surat An Nur sebenarnya diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat tersebut mengatur tentang kekeluargaan serta hubungan lelaki dan perempuan, juga perzinahan.
Sementara itu, mantan wakil menteri agama, Nasaruddin Umar menjelaskan, dalam potongan ayat tersebut, menjelaskan bagaimana hidup seseorang yang selalu berfokus kepada Allah SWT. Tidak memikirkan kenikmatan duniawi semata.
"Seperti Maryam, kan enggak ada gairah lawan jenisnya, bukan berarti lesbi, fokusnya kepada Allah, serta Rabiah Adawiyah, fokusnya hanya kepada Allah," katanya.
Imam Masjid Istiqlal tersebut menegaskan, salah jika Surat An Nur ayat 31 merupakan pembenaran kaum LGBT. "Salah itu, enggak begitu. Itu mencari celah-celah. Pokonya Alquran tidak boleh dipakai membenarkan gay dan lesbi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika