REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) meminta kepada pemerintah untuk diakui keberadaannya. Bahkan, United Nations Development Programme (UNDP) menganggarkan 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 108 miliar untuk mendukung komunitas LGBT di Indonesia, Thailand, Cina, dan Filipina.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai, fenomena kemunculan LGBT di Indonesia bagian dari proxy war atau perang proksi untuk menguasai suatu bangsa tanpa perlu mengirim pasukan militer. "Ya (LGBT) itu 15 tahun lalu, saya sudah buat (tulisan) perang modern, itu sama modelnya. Perang murah meriah," katanya di Kementerian Pertahanan, Selasa (23/2).
Menurut dia, ancaman perang proksi itu berbahaya bagi Indonesia. Sebab, negara lain yang memiliki kepentingan tidak langsung berhadap-hadapan. Karena itu, fenomena pendukung LGBT yang meminta komunitasnya dilegalkan itu wajib diwaspadai.
"(LGBT) bahaya dong, kita tak bisa melihat (lawan), tahu-tahu dicuci otaknya, pingin merdeka segala macam, itu bahaya," ujar Ryamizard.
Menurut Ryamizard, perang proksi itu menakutkan lantaran musuh tidak diketahui. Kalau melawan militer negara lain, kata dia, musuh mudah dideteksi dan bisa dilawan. Kalau perang proksi, sambung dia, tahu-tahu musuh sudah menguasai bangsa ini.
"Kalau bom atom atau nuklir ditaruh di Jakarta, Jakarta hancur, di Semarang tak hancur. Tapi, kalau perang modern semua hancur. Itu bahaya," kata mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
Dia melanjutkan, perang modern tidak lagi melalui senjata, tapi menggunakan pemikiran. Karena itu, ia tidak mengganggap konflik dengan negara tetangga atau Laut Cina Selatan sebagai ancaman berbahaya bagi Indonesia.
"Tidak berbahaya perang alutsista, tetapi yang berbahaya cuci otak yang membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ryzamizard meluncurkan portal bela negara yang dapat diakses kapan pun dan di manapun dengan menggunakan perangkat berbasis komputer ataupun ponsel pintar selama terhubung dengan internet. Hadir mendampingi Ryamizard, Kepala Badiklat Kemenhan Mayjen Hartin Asrin dan Direktur PT iBOLZ Digital Indonesia IGG Adiwijaya.
Ryamizard mengatakan, dengan adanya portal bela negara Kemenhan, diharapkan publik mengenal lebih dekat tentang program bela negara. Dia menjelaskan, program bela negara bersifat soft power dalam mendayagunakan potensi pertahanan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kalau 250 juta penduduk Indonesia ikut program bela negara, ia yakin tidak ada negara yang berani mengganggu Indonesia.
"Melalui bela negara, kita bisa menangkal paham teroris atau ISIS yang bertentangan dengan Pancasila. Sekarang ini bukan perang fisik, melainkan perang pemikiran," kata Ryamizard.
Ikuti Whatsapp Channel Republika